Muara Enim| pta-palembang.net : - Rapat Koordinasi yang berlangsung di ruang rapat Bappeda Muara  Enim dengan materi pembahasan tindak lanjut Memori of Understanding (MoU) yaitu kesepakatan tentang rencana Pengalihan Aset Mahkamah Agung berupa gedung Kantor Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pemerintah Daerah Muara Jumat 17 Oktober 2008

Rombongan Ketua dan Panitera Sekretaris PTA Palembang  serta Ketua PA Muara Enim hadir dalam rapat  koordinasi tersebut berdasarkan undangan Bupati Muara Enim nomor : 972/Bappeda-PP.III/2008 tanggal 15 Oktober 2008, Rapat selain dihadiri oleh kabag Bappeda, Kabag Pemerintahan serta pejabat instansi terkait Pejabat Pemda Muara Enim hadir pula Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat yang berlangsung sejak pukul 09.30 hingga pukul 11.00 wib.

Dari pembicaraan dalam rapat, terungkap bahwa MoU yang ditanda tangani tanggal 30 Juni 2008 yang semula disepakati dalam bentuk hibah, yaitu dengan cara PA Muara Enim menghibahkan Gedung Kantor PA Muara Enim kepada Pemda Muara Enim guna pembangunan Rumah Sakit Umum, sedangkan Pemda Muara Enim Bersedia memberikan tanah dan membangun gedung PA Muara Enim yang baru sesuai prototype dari Mahkamah Agung, kenyataan dan berdasarkan aturan yang ada tidak mungkin untuk dilaksanakan dalam aturan hibah,  akan tetapi pengalihan aset Mahkamah Agung tersebut lebih memungkinkan dalam bentuk tukar menukar ujar Anto Guntoro (Pjs. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat) akan tetapi prinsip tukar menukar adalah barang yang sama nilai atau tidak lebih rendah nilainya dari barang yang akan ditukar. Tentunya dalam hal ini Pengadilan Agama posisi menguntungkan dari segi nilai bangunan, sedangkan Pemda menukar dengan nilai yang lebih tinggi. Apakah Pemda sendi! ri mau dan setuju menukar dengan barang yang lebih rendah, ini perlu di bicarakan lagi dengan instansi terkait, terutama DPR, lanjut Anto.

Demikian halnya dari Pihak Mahkamah Agung yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua PTA (Drs. H. Moh. Thahir, SH, MH.) mengatakan dari pihak MA pada prinsipnya tidak berkeberatan dilaksanakan dengan tukar menukar, hanya saja : senada dengan Pihak KPKNL Thahir mengatakan apakah hal ini tidak menjadi persoalan hukum nantinya bagi Pemda yang akan menukar dengan bangunan yang nilainya lebih besar, yang mana nilai harga bangunan PA Muara Enim itu lebih rendah dari nilai bangunan yang akan diganti oleh Pemda, karena MA sendiri sudah memberikan standar bangunan PA. Namun sejalan dengan keraguan pihak KPKNL dan PTA, Pihak Pemda Muara Enim sendiri yang diwakili oleh Kabag Pemerintahan (Drs. Bulgani) dan Kabag Bappeda, mengatakan bahwa pihak-nya telah membicarakan hal ini dengan instansi terkait bahkan sekarang sudah dibahas dalam rapat DPRD Muara Enim, dan akan dibawa dalam rapat pleno DPR, arti kata pihak Pemda Muara Enim tidak keberatan menukar dengan yang lebih besar n! ilainya demi percepatan pembangunan dan tata ruang kota Muara Enim.

Dari hasil rapat tersebut akhirnya disepakati untuk mempercepat proses pengalihan asset Mahkamah Agung berupa Gedung Kantor Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pemda Muara Enim dengan cara tukar menukar, dimana Pemda Muara Enim akan mengambil alih kepemilikan Tanah dan bangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Muara Enim guna perluasan pembangunan Rumah Sakit Umum, sedangkan Pengadilan Agama akan diberi tanah dan bangunan gedung baru oleh Pemda sesuai prototype standar MA-RI, dengan catatan semua pihak mambantu kelancaran proses ini dan mempersiapkan segala tata persyaratan proses tukar menukar tersebut, termasuk mengajukan permohonan izin ke mahkamah Agung RI sesuai aturan dan persyaratan untuk tukar menukar tersebut. (Mr.Kswi 17/10)

 

Pa muara enim

 

 

Tinggalkan Komentar

 

 

 

Statistik Pengunjung

2 3 0 9 0
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
40
53
23090
0
1775
2787
23090
IP Anda : 54.224.83.221
2018-07-22 11:16