Rabu sore, tanggal 17 Februari 2016, Ketua Pengadilan Tinggi Agama (KPTA) Palembang, Drs. H. Abdurrahman HAR tiba di Muara Enim. Kehadiran orang Nomor 1 di Lingkungan Peradilan Agama se-wilayah Sumatera Selatan ini tidak lain adalah untuk melakukan kunjungan kerja, sekaligus memberikan semangat dan motifasi kepada seluruh aparatur peradilan agama di seluruh wilayah PTA Palembang.

Keesokan harinya, kamis tanggal 18 Februari 2016, KPTA langsung melakukan peninjauan di Pengadilan Agama (PA) Muara Enim. "Pagi-pagi sekali nampak Pak KPTA sudah keliling kantor", ujar Panitera PA Muara Enim, Edy Syafiq, S.H. Usai melakukan peninjuan secara langsung, KPTA Palembang memberikan arahan dan motifasi kepada seluruh aparatur PA Muara Enim di ruang sidang utama gedung PA Muara Enim.

Di dalam sambutannya, Ketua PA Muara Enim, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. melaporkan kepada KPTA Palembang bahwa seluruh pejabat dan aparatur PA Muara Enim sudah siap untuk mendapatkan arahan dari Pak KPTA. Selain itu, Ketua PA Muara Enim juga melaporkan secara singkat perkembangan terbaru perihal pelayanan publik dan keadaan perkara di PA Muara Enim, serta melaporkan pula bahwa Pemerintah Kota Prabumulih sudah menjanjikan lokasi untuk pembentukan pengadilan agama yang baru di wilayah yang saat ini di bawah yurisdiksi PA Muara Enim tersebut.

Adapun beberapa pokok-pokok materi pembinaan dari KPTA Palembang adalah sebagai berkut:

  1. Tentang Pembentukan PA baru dan kenaikan kelas PA
  • Yang disetujui untuk dibentuk PA baru adalah di Kota Prabumulih, Kabupaten Banyu Asin (Pangkalan Balai), Kota Pagar Alam, Kabupaten OKU Timur, dan Kabupaten Muara Dua.
  • Untuk kenaikan kelas PA akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman resmi pembentuakn PA baru.
  1. PERMA NO.7 Tahun 2015 Tentang Restrukturisasi Organisasi di Pengadilan
  • Pemisahan Panitera dan Sekretaris, jadi Panitera harus lebih fokus di kepaniteraan, sekretaris harus bertanggung jawab penuh di bidang kesekretariatan.
  • Hilangnya jabatan wapan dan wasek. Untuk sementara jabatan wapan diberikan kesempatan sela 5 tahu, dan setelah itu tidak akan ada lagi jabatan Wapan.
  • Jika panitera berhalangan hadir, maka yang lebih utama mendapat pendelegasian adalah Panmud Hukum.
  • Ada jabatan baru di wilayah Aceh, yakni Penmud Jinayat
  • Sekarang ada jabatan fungsional di lingkungan kesekretariatan
  • Ada yang namanya pranata peradilan, yang saat ini disebut meja I, Meja II dan Meja III.
  • Segera dilakukan penyesuaian papan-papan nama jabatan sesuai dengan PERMA 7/2015
  1. Arahan dari Tuamarga dan Hakim Agung PA.
  • Penampilan dan tingkah laku Hakim PA, harus dijaga baik di pergaulan maupun di persidangan.
  • Atribut hakim harus dipakai sesuai dengan peruntukannya
  • Gunakan bahasa yang benar dan santun sesuai dengan ejaan bahasa indonesia, baik di dalam persidangan maupun di dalam penulisan tanya jawab di BAS.
  • Harus pernah ditingkatkan pengetahuan mengnai materi ekonomi syariah
  • Mediasi harus lebih dimaksimalkan..
  1. Hasil Eksaminasi
  • Hakim kurang teliti
  • Ketua Majelis harus membaca BAS
  • Ketua Majelis dan Hakim Anggota harus membaca putusan
  • PP juga harus membaca berkas-berkas perkara sebelum diajukan untuk diminutasi
  1. Arahan dari Sekretaris MA
  • Utamakan pelanan publik, mulai dari proses pendaftaran sampai dengan pengambilan produk-produk persidangan.
  • Jangan takut untuk mempercepat proses persidangan
  1. Selurung pengadilan agama di lingkungan PTA palembang harus meningkatkan pelayanan publik yang berstandar ISO 2015

 

 

Ekonomi syariah, Hakim, Kabupaten muara enim, Ketua pa, Kota prabumulih, Mahkamah agung, Panitera

 

 

Tinggalkan Komentar

 

 

 

Statistik Pengunjung

2 3 0 9 0
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
40
53
23090
0
1775
2787
23090
IP Anda : 54.224.83.221
2018-07-22 11:17